Polri Bentuk Direktorat Reserse Siber dan Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO, Ini Tugasnya

Mediacyberglobalbhayangkara.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk dua direktorat baru di tubuh Polri. Yakni, Direktorat Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) di delapan Polda di seluruh Indonesia. Restrukturisasi ini merupakan wujud gerak cepat Kapolri Listyo dan jajaran.

“Dalam hal menjawab kebutuhan masyarakat akan keresahan bentuk kejahatan dalam ranah tersebut,” kata Listyo Sigit dalam keterangan yang dikutip Ahad, 22 September 2024.

Pembentukan tersebut sesuai surat telegram bernomor ST/2100/IX/KEP./2024 tanggal 20 September 2024. Dalam surat itu juga sudah ditunjuk personel yang menempati posisi tersebut. Direktorat baru ini, kata dia, bertujuan melindungi serta menjaga seluruh warga negara dari segala bentuk kejahatan yang meresahkan. Baik kejahatan siber maupun kejahatan terhadap perempuan dan anak.

“Yang sama-sama didakwa adalah tindak pidana perdagangan orang. Tentu hal ini sangat merugikan dari segi hak asasi manusia para korbannya,” kata Kapolri

Lalu apa tugas Direktorat Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) ini?

Tugas Ditressiber

Ditressiber dibentuk untuk memperkuat penegakan hukum, menghadapi pesatnya perkembangan teknologi, dan melakukan kejahatan siber yang meresahkan masyarakat. Langkah ini juga merupakan respons cepat Polri untuk menanggulangi meningkatnya kasus kejahatan siber, yang semakin kompleks dan menjadi perhatian publik.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara resmi menunjuk delapan perwira menengah (Pamen) untuk memimpin unit baru ini sebagai Direktur Siber di masing-masing Polda. Mencakup Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Utara, Polda Bali, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Papua.

Dilaporkan dari Lampiran XVIIA Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 14Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, berikut tugas dan fungsi Ditressiber:

Tugas: Ditressiber bertugas mengadakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terkait dengan kejahatan siber.

Dalam melaksanakan tugas, Ditressiber menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terkait dengan kejahatan siber.

2. Pelaksanaan deteksi dan analisis dugaan tindak pidana siber.

3. Pelaksanaan patroli siber, pencegahan dan edukasi literasi digital terkait tindak pidana siber

4. Pelaksanaan investigasi tindak pidana siber di lingkungan Polda.

5. Pengumpulan dan pengolahan data, menyajikan informasi dan dokumentasi, serta melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Ditressiber, dan

6. Pelaksanaan koordinasi investigasi penyidik ​​pegawai negeri sipil.

Tugas Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim POLRI

Pembentukan Direktorat Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri ini, lahir dari komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Dengan menyerap aspirasi keresahan yang berkembang di masyarakat, terkait tindak pidana tersebut.

Dengan terbentuknya direktorat baru itu, Kapolri telah melaporkan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan penguatan pencegahan maupun pengusutan tuntas dalam penanganan tindak pidana PPA-PPO dan Siber.

“Direktorat ini juga lahir agar semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan penegakan hukum serta mendapatkan keadilan dan kepastian hukum,” kata Listyo.

Adapun tugas Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO sebagaimana disampaikan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri Kombes Trisno Riyanto dalam webinar 'Mengawal Pembentukan Kelembagaan Direktorat PPO dan PPA Polri', Jumat, 19 April 2024 yaitu:

1. Eksekusi dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang.

2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lain yang dihadapkan dengan hukum sesuai dengan ketentuan.

3. Penganalisaan kasus beserta pemeriksaan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang di wilayah suatu wilayah.

4. Pembinaan pelaksanaan investigasi dan investigasi, pemberian arahan, bimbingan teknis dan bangtas kapasitas investigasi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang.

5. Pemberian bantuan teknis kepolisian pada penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, kelompok rentan lainnya dan perdagangan orang.

6. Pengerahan dan pelibatan kekuatan dalam rangka cadangan operasional kepada satuan wilayah.

7. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditres PPA dan PPO Polda Jajaran perumusan kebijakan dan peraturan terkait penanganan tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta tindak pidana perdagangan orang.

8. Penyusunan standardisasi pelayanan dan penyediaan sarana prasarana pendukung penanganan tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya serta tindak pidana perdagangan orang.

9. Perencanaan kebutuhan personel dan anggaran dalam rangka mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

10. Penyusunan strategi pencegahan, penanganan dan pelindungan secara terpadu melalui monitoring dan evaluasi, dan

11. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait di dalam dan luar negeri. (Red)