CYBERGLOBALBHAYANGKARA.ID// Bekasi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi bergerak cepat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Desa Presisi. Raperda yang diinisiasi oleh Fraksi PDI Perjuangan ini ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan guna mempercepat arah kebijakan pembangunan daerah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Kabupaten Bekasi, Sarif Marhaendi, menekankan pentingnya pembahasan Raperda ini. Menurutnya, data desa presisi merupakan fondasi utama dalam menyusun kebijakan strategis daerah. Ia menyayangkan keterlambatan pembahasan yang seharusnya lebih dulu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“RPJMD membutuhkan data presisi sebagai dasar perencanaan. Seharusnya Raperda ini dibahas lebih dulu, tapi karena waktunya mepet, pembahasan dilakukan bersamaan. Tidak masalah, yang penting tuntas,” ujar Sarif, Rabu (02/07/2025).
Sarif menambahkan bahwa data desa presisi menyajikan gambaran aktual suatu wilayah dengan tingkat akurasi tinggi, karena dikumpulkan langsung oleh warga desa atau enumerator yang terlatih. Data ini menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Meski dikejar waktu, Sarif yang juga legislator dari Dapil Bekasi 1 tetap optimistis pembahasan Raperda bisa selesai tepat waktu. “Sekarang masih tahap ekspos awal dan pembahasan Naskah Akademik. Bulan depan sudah harus selesai,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, menjelaskan bahwa sistem berbasis data desa presisi ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi tumpang tindih dan polemik data yang selama ini terjadi. Menurutnya, sistem ini tidak hanya menyederhanakan proses pengumpulan data, tapi juga menampilkan kondisi aktual desa dan kelurahan secara real time.
“Sistem ini akan menjadi dasar pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, bisa mengukur indikator penting seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio Index (GRI), hingga capaian Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Nyumarno yang juga menjabat Sekretaris Pansus VIII.
Ia menegaskan bahwa sistem ini memungkinkan pembaruan data secara cepat dan berkelanjutan, termasuk penyediaan data monografi serta peta dasar desa. “Dengan data yang akurat dan mutakhir, pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan bisa lebih terarah dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (Red)
Reporter: Budi H
CYBERGLOBALBHAYANGKARA.ID
Social Footer
Cari Blog Ini
Label