Dedi Mulyadi Tegaskan Nama Jawa Barat Tidak Akan Diubah Jadi Tatar Sunda, DPRD: Belum Ada Usulan Resmi

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi KDM

Cyberglobalbhayangkara.id | Bandung – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda, Sunda, atau Pasundan kembali menjadi perbincangan di media sosial. Namun, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi memastikan isu tersebut tidak berasal dari kebijakan resmi pemerintah daerah.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (8/7/2026), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak memiliki agenda untuk mengubah nama provinsi.

"Kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana membuat cerita-cerita di media sosial, akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain," ujar Dedi.

Ia menambahkan, fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan program pembangunan, bukan membahas perubahan nama daerah.

"Namanya tetap Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja dan tidak akan mengurus perubahan nama," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono juga menyampaikan pernyataan senada. Menurutnya, hingga kini belum ada usulan resmi mengenai perubahan nama Provinsi Jawa Barat yang diajukan kepada DPRD maupun oleh Gubernur Jawa Barat.

"Saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," kata Ono dalam keterangannya.

Ono menjelaskan, apabila suatu saat usulan tersebut dibahas secara resmi, maka prosesnya harus melalui kajian yang komprehensif. Kajian tersebut meliputi aspek yuridis, historis, sosiologis, budaya, hingga dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan.

Ia juga mengingatkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki keberagaman budaya dan etnis, tidak hanya masyarakat Sunda, tetapi juga masyarakat Betawi, Cirebon, dan Indramayu. Karena itu, setiap kebijakan strategis harus mempertimbangkan seluruh kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Ono mengungkapkan bahwa wacana perubahan nama sebenarnya berawal dari surat yang diajukan oleh Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD Jawa Barat pada 6 Januari 2025.

Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui audiensi pada 22 Mei 2025. Setelah audiensi berlangsung, Ketua DPRD Jawa Barat menerbitkan nota dinas kepada Komisi I DPRD Jawa Barat agar melakukan pengkajian awal sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski demikian, hasil pengkajian tersebut belum pernah berkembang menjadi usulan resmi maupun pembahasan kebijakan di tingkat DPRD ataupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya penegasan dari Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Ono Surono, masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa memastikan kebenarannya. Hingga saat ini, nama resmi provinsi tersebut tetap Jawa Barat dan tidak ada rencana perubahan nama menjadi Tatar Sunda maupun sebutan lainnya.

Editor: Cyber Global Bhayangkara ID