CYBERGLOBALBHAYANGKARA.ID | JBEKASI – Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Patroli Kabupaten Bekasi berencana menggelar aksi solidaritas jilid II dalam waktu dekat. Rencana tersebut muncul setelah pihaknya menilai hasil mediasi pascaaksi solidaritas pada 15 Oktober 2026 belum memberikan penyelesaian yang diharapkan.
Ketua DPD LPKSM Patroli Kabupaten Bekasi, Ryan Takwa Dika, yang dikenal dengan sapaan Buluk Escobar, menegaskan bahwa organisasinya akan terus mengawal persoalan dugaan perlakuan tidak pantas terhadap jurnalis yang melibatkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.
Menurut Ryan, proses mediasi yang telah dilakukan belum menjawab harapan pihak yang merasa dirugikan. Karena itu, LPKSM Patroli menyatakan siap melanjutkan penyampaian aspirasi melalui aksi lanjutan.
“Kami tidak ingin korban merasa berjuang sendirian. Kami hadir untuk memberikan dukungan, mengawal aspirasi, dan memastikan persoalan ini tidak berhenti sebatas pertemuan di meja mediasi. Ketika hasilnya belum menjawab harapan korban, maka perjuangan akan kami lanjutkan melalui aksi jilid II,” tegas Ryan, Sabtu malam (17/10/2026).
Ia menjelaskan, rencana aksi tersebut bukan hanya bentuk kekecewaan terhadap hasil mediasi, tetapi juga sebagai upaya mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang menjadi sorotan insan pers.
Ryan menilai, pejabat publik perlu menjaga profesionalisme dan menghormati kerja jurnalistik. Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan dugaan perlakuan merendahkan martabat wartawan perlu ditangani secara serius dan diselesaikan melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar pertemuan, melainkan tindak lanjut yang jelas, sikap yang tegas, dan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Melalui rencana aksi jilid II tersebut, LPKSM Patroli menegaskan akan kembali menyuarakan tuntutan agar Kepala DLH Kabupaten Bekasi dicopot dari jabatannya.
Tuntutan itu merupakan sikap organisasi dalam merespons polemik yang melibatkan pejabat tersebut. LPKSM Patroli berharap pemerintah daerah memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut penyelesaian persoalan yang menjadi perhatian kalangan jurnalis.
Persoalan ini sebelumnya mencuat dalam aksi solidaritas pada 15 Oktober 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Aksi tersebut berkaitan dengan dugaan perlakuan tidak pantas terhadap seorang jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik.
Setelah proses mediasi dilakukan, pihak pendukung korban menilai masih diperlukan tindak lanjut yang jelas. LPKSM Patroli pun menyatakan akan terus mengawal aspirasi tersebut hingga memperoleh kejelasan.
Hingga Sabtu malam (17/10/2026), waktu pelaksanaan aksi jilid II belum diumumkan secara pasti. Organisasi tersebut menyebut aksi lanjutan direncanakan berlangsung dalam waktu dekat.
Sementara itu, tanggapan Kepala DLH Kabupaten Bekasi maupun pemerintah daerah mengenai rencana aksi dan tuntutan pencopotan tersebut belum tercantum dalam bahan keterangan yang diterima redaksi.
Redaksi membuka ruang bagi pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi atau tanggapan guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Redaksi Media Cyber Global Bhayangkara ID

Kontributor
Cari Blog Ini
Arsip Blog
Label