CYBERGLOBALBHAYANGKARA.ID | KABUPATEN BOGOR — Pengelolaan parkir di sejumlah titik usaha kawasan Metland Cileungsi, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Bogor Raya. Organisasi tersebut mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor bersama pihak pengelola kawasan mengevaluasi sistem penataan parkir guna memastikan ketertiban, kejelasan kewenangan, dan transparansi pengelolaan.
Sejumlah titik usaha, di antaranya Cafe Tanpa Syarat, Burger King, KFC Waterland, dan Mokopi, disebut dalam sorotan terkait kondisi penataan parkir di kawasan tersebut. Persoalan ini dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan status lahan, pihak yang berwenang mengelola parkir, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku.
Ketua LSM Penjara Bogor Raya, Romi Sikumbang, menilai sosialisasi penataan parkir perlu diikuti dengan evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar penanganan persoalan parkir tidak berhenti pada imbauan, tetapi menghasilkan perbaikan yang dapat diukur.
“Dishub dan pihak Metland harus tegas dan aktif dalam mengelola lahan parkir yang ada saat ini, sehingga bisa dimanfaatkan secara resmi guna menambah pendapatan daerah. Jangan sampai pengelolaan parkir justru dikuasai oleh oknum yang mengatasnamakan warga sekitar tanpa kejelasan legalitas,” ujar Romi, Jumat (23/10/2026).
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Romi yang masih memerlukan pendalaman, terutama mengenai status lahan parkir, legalitas pihak yang mengelola, serta mekanisme pemungutan dan pencatatan uang parkir di masing-masing lokasi.
Romi juga mempertanyakan efektivitas langkah sosialisasi yang disebut telah dilakukan. Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap kondisi di lapangan, termasuk tindak lanjut apabila ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Belum terlihat tindakan tegas yang mampu menyelesaikan persoalan ini. Jika penanganannya hanya berputar pada sosialisasi tanpa evaluasi dan tindak lanjut yang jelas, persoalan parkir liar berpotensi terus berulang,” tegasnya.
Tata Kelola Parkir Perlu Dievaluasi
Penataan parkir tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan pengunjung, tetapi juga menyangkut kelancaran lalu lintas, keselamatan pejalan kaki, kejelasan tarif, dan kepastian pihak yang bertanggung jawab atas operasional parkir.
Karena itu, Dishub Kabupaten Bogor bersama pengelola kawasan perlu memastikan status setiap lokasi parkir, apakah berada di lahan milik pengelola kawasan, lahan usaha, atau ruang milik jalan. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menentukan kewenangan pengelolaan, pengawasan, dan tindakan yang dapat dilakukan sesuai aturan.
Romi turut mendorong agar pengelolaan parkir dilakukan melalui sistem yang transparan dan memiliki dasar hukum yang jelas. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melibatkan perusahaan jasa pengelola parkir yang memenuhi persyaratan, dengan tetap memperhatikan status dan kewenangan atas lahan.
Melalui tata kelola yang baik, pengelolaan parkir diharapkan memiliki standar tarif yang jelas, petugas yang dapat diidentifikasi, mekanisme pembayaran yang tertib, serta pencatatan penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, keterlibatan perusahaan jasa pengelola parkir perlu disesuaikan dengan status kepemilikan atau penguasaan lahan, perizinan, dan ketentuan yang berlaku. Tidak semua penerimaan parkir secara otomatis menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena hal tersebut bergantung pada status objek dan skema pengelolaannya.
Apabila ditemukan dugaan pungutan tanpa dasar yang sah atau praktik lain yang melanggar ketentuan, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan mekanisme pengaduan kepada instansi berwenang. Dugaan pelanggaran harus didukung bukti dan diverifikasi sebelum dinyatakan sebagai fakta.
Dishub dan Pengelola Diharapkan Berikan Penjelasan
LSM Penjara Bogor Raya mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor berkoordinasi dengan Dishub, Satpol PP, kepolisian, pemerintah wilayah, serta pengelola kawasan untuk mengevaluasi titik-titik parkir yang menjadi sorotan sesuai kewenangan masing-masing.
Evaluasi tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan secara insidental, tetapi disertai pengawasan berkala dan tindak lanjut yang terukur. Ketersediaan kantong parkir, penempatan rambu, akses keluar-masuk kendaraan, serta potensi gangguan terhadap arus lalu lintas juga perlu menjadi bagian dari pemeriksaan.
Di sisi lain, penataan parkir perlu mempertimbangkan kebutuhan pengunjung dan pelaku usaha. Penyediaan area parkir yang memadai, penetapan lokasi parkir yang diperbolehkan, serta penyampaian informasi tarif secara terbuka dapat membantu mencegah persoalan di lapangan.
Redaksi Telah Meminta Konfirmasi
Untuk memperoleh keterangan yang berimbang, Media Cyber Global Bhayangkara ID telah menghubungi pihak pengelola Metland Cileungsi melalui pesan WhatsApp pada Jumat (23/10/2026). Redaksi meminta penjelasan mengenai status pengelolaan parkir, pihak yang berwenang mengelola, serta langkah yang telah atau akan dilakukan untuk memastikan ketertiban parkir.
Namun, hingga naskah ini disusun, redaksi belum menerima tanggapan atas permintaan konfirmasi tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi pihak pengelola Metland Cileungsi untuk menyampaikan klarifikasi maupun informasi tambahan guna melengkapi pemberitaan.
Media Cyber Global Bhayangkara ID juga mendorong pihak terkait memberikan penjelasan mengenai langkah penataan yang telah dilakukan maupun rencana tindak lanjut terhadap persoalan yang menjadi sorotan.
Masyarakat berharap penataan parkir di kawasan Metland Cileungsi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pengawasan yang jelas, sehingga tercipta pengelolaan parkir yang tertib, transparan, serta memberikan kenyamanan dan kepastian bagi pengguna jasa maupun pelaku usaha.
Redaksi Cyber Global Bhayangkara. Id

Kontributor
Cari Blog Ini
Arsip Blog
Label