CYBERGLOBALBHAYANGKARA.ID | KABUPATEN BOGOR — Pengelolaan parkir di kawasan Metland Transyogi Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang sebelumnya menjadi sorotan, kini mendapat penjelasan dari pihak pengelola kawasan. Manager Estate Metland Transyogi, Mario, menyampaikan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan untuk mendorong penataan parkir dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Konfirmasi tersebut menjadi perkembangan terbaru atas pemberitaan mengenai dugaan parkir liar di sejumlah titik usaha di kawasan Metland Cileungsi. Persoalan ini sebelumnya disorot karena menyangkut ketertiban parkir, kepastian tarif, serta kejelasan mekanisme pengelolaan dan penerimaan daerah.
Dalam keterangannya pada Rabu (28/10/2026), Mario menjelaskan bahwa pihak pengelola telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas penataan parkir di kawasan tersebut.
Menurut Mario, perusahaan penyedia jasa parkir yang disebut telah ditunjuk untuk menangani pengelolaan parkir adalah BMF. Ia menyatakan bahwa penunjukan tersebut didasarkan pada surat keputusan (SK) Bupati Bogor. Meski demikian, dokumen penetapan dan ruang lingkup kewenangan vendor tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait.
Penataan Parkir dan Pembinaan Juru Parkir
Mario menjelaskan, rencana penataan mencakup parkir tepi jalan umum (TJU) serta lokasi parkir pada kantong-kantong parkir tertentu. Masing-masing kategori, menurut dia, akan ditangani melalui mekanisme pengelolaan yang disesuaikan dengan karakteristik lokasi.
Sejumlah titik usaha, di antaranya Cafe Tanpa Syarat, Burger King, KFC Waterland, dan Mokopi, sebelumnya disebut menjadi lokasi yang perlu mendapat perhatian dalam penataan parkir.
Pihak pengelola juga menyampaikan rencana pembinaan terhadap juru parkir yang selama ini beraktivitas di lapangan. Mario mengatakan, para juru parkir berpeluang direkrut melalui penyedia jasa parkir yang ditunjuk.
Program pembinaan tersebut, menurut keterangannya, direncanakan mencakup pemberian identitas kerja berupa rompi dan peluit, serta perlindungan melalui BPJS dan asuransi.
Rencana tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan parkir yang lebih tertib, meningkatkan standar pelayanan, sekaligus memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas operasional parkir.
Tarif Parkir dan Optimalisasi PAD
Mario mengungkapkan bahwa upaya penataan parkir bukan kali pertama dilakukan. Ia menyebut sebelumnya pernah ada uji petik atau percobaan pengelolaan parkir di salah satu titik kawasan Metland, tetapi pelaksanaannya sempat dihentikan setelah muncul keberatan, terutama terkait besaran tarif.
Menurut Mario, tarif dalam skema sebelumnya mengacu pada ketentuan daerah dengan nominal Rp2.000 dan Rp3.000. Namun, rincian tarif berdasarkan jenis kendaraan, dasar peraturan, serta status pungutan di setiap lokasi masih perlu dipastikan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
Kepastian mengenai tarif dan mekanisme pembayaran menjadi bagian penting dalam penataan parkir. Masyarakat perlu mengetahui besaran pungutan yang berlaku, pihak yang berwenang melakukan pemungutan, serta mekanisme pengelolaan penerimaan sesuai ketentuan.
Optimalisasi PAD juga perlu disertai transparansi mengenai alur penerimaan dan penyetoran dana. Dengan demikian, penataan parkir tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir dan pelaku usaha.
Koordinasi Lanjutan Masih Diperlukan
Dalam keterangannya, Mario turut menyinggung adanya penolakan terhadap rencana penataan parkir di sejumlah titik. Ia menduga terdapat pihak-pihak yang keberatan terhadap perubahan sistem pengelolaan yang direncanakan.
Meski demikian, dugaan mengenai pihak yang menolak maupun kepentingan di balik penolakan tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Informasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Selanjutnya, Dishub Kabupaten Bogor perlu memberikan penjelasan mengenai status lokasi yang masuk dalam program penataan, dasar penunjukan penyedia jasa parkir, serta pembagian kewenangan pengelolaan antara pemerintah daerah dan pihak pengelola kawasan.
Hal ini penting mengingat parkir tepi jalan umum dan parkir di luar badan jalan dapat memiliki dasar pengelolaan serta mekanisme penerimaan yang berbeda, bergantung pada status lokasi dan ketentuan yang berlaku.
Pihak Metland dan vendor yang disebut telah ditunjuk juga perlu menjelaskan jadwal penerapan sistem baru, mekanisme pengawasan juru parkir, standar pelayanan, serta prosedur pengaduan apabila masyarakat menemukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Dengan adanya konfirmasi dari pihak pengelola, perkembangan persoalan parkir di Metland Transyogi Cileungsi kini memiliki penjelasan tambahan mengenai rencana penataan yang disiapkan. Namun, realisasi program, kepastian dasar hukum, dan mekanisme pengelolaan penerimaan masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi instansi berwenang.
Cyber Global Bhayangkara ID akan terus mengikuti perkembangan persoalan tersebut dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi informasi, serta kepentingan masyarakat dalam memperoleh pelayanan parkir yang tertib dan transparan.
Cyber Global Bhayangkara Id
Tegas Berani Dan Terpercaya

Kontributor
Cari Blog Ini
Arsip Blog
Label