![]() |
| Pokja Wartawan Setu bersama Prabu Peduli Lingkungan mengikuti aksi damai solidaritas wartawan Bekasi Raya di lingkungan Pemkab Bekasi.(Dok. Istimewa) |
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap profesi wartawan, komunikasi yang baik antara pemerintah dan insan pers, serta keterbukaan informasi publik.
Perwakilan Prabu Peduli Lingkungan, Asep, dalam orasinya menegaskan bahwa wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Profesi wartawan adalah profesi mulia. Tanpa sadar, merekalah yang mengisi nutrisi otak masyarakat. Maka, jangan hina wartawan,” ujar Asep.
Sementara itu, Wakil Ketua Pokja Wartawan Setu, Raden Sukayat, menyayangkan adanya tindakan yang dinilai kurang menghargai pelaksanaan tugas jurnalistik. Ia menegaskan bahwa kerja wartawan memiliki landasan hukum dan harus dijalankan dengan tetap mengedepankan etika profesional.
Menurut Raden, kedatangan wartawan ke DLH Kabupaten Bekasi bertujuan melakukan konfirmasi terkait persoalan lingkungan kepada kepala dinas. Ia menyebut, wartawan yang bersangkutan datang dengan identitas yang jelas dan mengedepankan etika jurnalistik.
“Sesuai yang kami ketahui, kawan kami datang dengan etika dan identitas yang jelas untuk melakukan konfirmasi terkait lingkungan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Kami berharap ke depannya ada komunikasi yang baik dan saling menghargai,” kata Raden.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi dan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dengan media merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi salah satu landasan hukum bagi pelaksanaan kemerdekaan pers. Sementara itu, keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Melalui aksi damai tersebut, massa berharap Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi memberikan perhatian dan pembinaan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam meningkatkan etika pelayanan, komunikasi, serta keterbukaan terhadap permintaan konfirmasi dari wartawan.
Aksi ini juga menjadi seruan agar hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers dibangun melalui sikap saling menghormati, komunikasi yang profesional, serta komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait persoalan yang menjadi latar belakang aksi tersebut belum dicantumkan dalam bahan pemberitaan yang tersedia. Konfirmasi kepada pihak terkait diperlukan untuk memperoleh penjelasan yang berimbang.
Media Cyber Global Bhayangkara ID
Berani, Tegas, dan Terpercaya.

Kontributor
Cari Blog Ini
Arsip Blog
Label