Rencana strategis tersebut dipaparkan langsung oleh Bupati setelah menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada Selasa (03/11/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan pemerataan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Akselerasi Perbaikan Jalan dan Jembatan
Pada sektor infrastruktur, Pemkab Bekasi bergerak cepat melakukan pemetaan terhadap total 1.077 kilometer jalan kabupaten. Hasil pendataan menunjukkan terdapat sekitar 194 kilometer jalan yang mengalami kerusakan dengan kategori berat, sedang, maupun ringan.
Sebagai langkah konkret, penanganan sepanjang 34 kilometer telah dijadwalkan pada tahun 2026. Guna menyelesaikan sisa 160 kilometer yang ada, Bupati Asep menargetkan perbaikan sepanjang 100 kilometer pada tahun 2027, dengan proyeksi seluruh jalan kabupaten tuntas diperbaiki pada tahun 2028.
"Kami sudah mengantongi data riil di lapangan. Sisa jalan yang rusak akan menjadi prioritas utama kami dengan target 100 kilometer di tahun 2027, sehingga target zero jalan rusak bisa tercapai pada 2028," tegas Asep.
Efisiensi Anggaran Lewat UHC Prioritas
Di sektor kesehatan, fokus utama tertuju pada penguatan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Pemkab Bekasi dijadwalkan segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk merumuskan skema jaminan pembiayaan yang bersumber dari APBD.
Namun, demi menjaga stabilitas fiskal daerah, Pemkab Bekasi juga akan memperketat regulasi bagi sektor swasta. Perusahaan, klinik, dan rumah sakit di wilayah Kabupaten Bekasi diwajibkan untuk memenuhi hak jaminan kesehatan karyawan beserta keluarga mereka secara mandiri.
"Pelayanan kesehatan harus terjamin, tetapi mitigasi anggaran juga wajib berjalan efektif. Sektor swasta harus menjalankan kewajibannya terhadap karyawan, sehingga beban pembiayaan tidak melulu bertumpu pada APBD," jelasnya.
Pendataan Sarana Pendidikan Berbasis Skala Prioritas
Sektor pendidikan juga mendapat porsi perhatian serupa. Bupati Asep menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi fisik bangunan sekolah di Kabupaten Bekasi. Data akurat mengenai klasifikasi kerusakan (berat, sedang, ringan) dinilai krusial agar alokasi anggaran tepat sasaran.
"Sama halnya dengan jalan, bangunan sekolah yang rusak juga harus dipetakan secara detail. Ini akan menjadi acuan dasar saya dalam menentukan skala prioritas perbaikan sarana pendidikan ke depan," kata Asep.
Pelayanan Publik Terintegrasi dan Posko Kerja di Kecamatan
Melengkapi tiga prioritas tersebut, Pemkab Bekasi membuat gebrakan dengan menghadirkan program pelayanan keliling di setiap kecamatan pada tahun 2027 yang direncanakan berlangsung setiap Jumat sore. Program ini mengintegrasikan pengurusan administrasi kependudukan, pembayaran PBB, hingga penyediaan ruang informasi lowongan kerja online.
Langkah jemput bola ini diharapkan mampu mempermudah aksesibilitas masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran secara signifikan di salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia ini.
Redaksi Cyber Global Bhayangkara Id

Kontributor
Cari Blog Ini
Arsip Blog
Label