![]() |
| Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memimpin Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Pemkab Bekasi. (Dok. Istimewa) |
Arahan itu disampaikan Asep saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 di Ruang KH R. Ma'mun Nawawi, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (2/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Asep didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin beserta jajaran asisten daerah.
Salah satu perhatian utama Bupati adalah kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang masih menjadi keluhan masyarakat. Ia meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk melakukan pendataan kondisi jalan secara menyeluruh.
Pendataan tersebut mencakup panjang jalan dalam kondisi baik, rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan. Hasilnya akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat.
"Saya ingin tahu jalan yang bagus berapa kilometer, yang rusak berat berapa, rusak sedang berapa, dan rusak ringan berapa. Itu harus dikoordinasikan antara camat dengan dinas terkait," ujar Asep.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Asep menginginkan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi memperoleh perlindungan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan sehingga dapat mengakses pelayanan medis dengan lebih mudah.
Untuk mendukung target tersebut, ia meminta perangkat daerah terkait melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepesertaan BPJS Kesehatan. Pendataan mencakup warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, hingga kelompok pekerja yang belum memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.
Koordinasi tersebut melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan.
Menurut Asep, pembaruan data diperlukan agar kepesertaan jaminan kesehatan lebih tepat sasaran sekaligus mendukung efisiensi penggunaan anggaran daerah.
"Saya ingin besok soal kesehatan masyarakat, semua bisa ter-cover BPJS. Saya akan tanda tangan dengan BPJS," ungkapnya.
Di sektor pendidikan, Asep juga meminta pendataan menyeluruh terhadap kondisi sekolah di Kabupaten Bekasi. Langkah ini diperlukan untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sehingga program peningkatan kualitas sekolah dapat direncanakan secara lebih terarah.
Sementara itu, dalam bidang pelayanan perizinan, Bupati menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan perangkat daerah teknis, khususnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Ia meminta proses pelayanan perizinan semakin sederhana dan cepat, termasuk dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Saya ingin nanti dibuatkan lagi koordinasi antara PTSP dengan dinas terkait Cipta Karya, bagaimana caranya perizinan tidak lama," tegasnya.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, serta memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.
Sejumlah arahan tersebut menjadi pekerjaan lanjutan bagi perangkat daerah terkait, terutama dalam memastikan pendataan, perencanaan, dan realisasi program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Media Cyber Global Bhayangkara ID
Berani, Tegas, dan Terpercaya

Kontributor
Cari Blog Ini
Arsip Blog
Label