Peluncuran UHC Prioritas Kabupaten Bekasi 2026 oleh Bupati Bekasi bersama Gubernur Jawa Barat dan BPJS Kesehatan.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja bersama Gubernur Jawa Barat, dan perwakilan BPJS Kesehatan dalam peluncuran UHC Prioritas Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat

CYBERGLOBALBHAYANGKARA.ID | BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi resmi meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026. Melalui kebijakan ini, seluruh masyarakat, mulai dari kelompok desil 1 hingga desil 10, memperoleh akses perlindungan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.


Peluncuran program tersebut berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026). Kegiatan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, serta jajaran perangkat daerah dan pemangku kepentingan sektor kesehatan.


Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, pencapaian UHC Prioritas menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi.


Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis tidak terhambat persoalan biaya maupun kategori kesejahteraan.


“Artinya, semua warga Kabupaten Bekasi kalau sakit sudah ditanggung oleh BPJS. Mulai dari desil 1 sampai 10, setiap warga yang berobat tidak boleh ditolak di rumah sakit swasta maupun RSUD,” ujar Asep.


Untuk mendukung keberlangsungan program tersebut, Pemkab Bekasi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp350 miliar guna membiayai jaminan kesehatan masyarakat. Pengelolaan anggaran akan disertai evaluasi dan verifikasi kepesertaan agar pembiayaan berjalan efektif serta tepat sasaran.


Asep menegaskan, tanggung jawab pembiayaan jaminan kesehatan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Perusahaan, lembaga pendidikan, rumah sakit, maupun klinik yang mempekerjakan karyawan juga wajib memenuhi kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para pekerjanya.


Pemkab Bekasi, lanjutnya, akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Sosial untuk melakukan pemutakhiran data peserta. Langkah tersebut mencakup verifikasi warga yang meninggal dunia, berpindah domisili, maupun masyarakat yang telah memperoleh jaminan kesehatan dari tempat bekerja.


Selain memperkuat UHC Prioritas, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan fungsi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Skema pembiayaan tersebut nantinya lebih diarahkan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan tertentu yang belum terakomodasi BPJS Kesehatan maupun kondisi kedaruratan.


Asep menjelaskan, kewajiban pembiayaan Jamkesda tahun 2025 telah diselesaikan, sementara penyelesaian anggaran tahun 2026 masih dalam proses.


Di sisi lain, Pemkab Bekasi juga merencanakan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui pengembangan puskesmas agar dapat beroperasi selama 24 jam dan menyediakan layanan rawat inap mulai 2027.


Pengembangan tersebut diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya untuk menangani penyakit yang membutuhkan penanganan awal seperti demam, batuk, diare, dan gangguan kesehatan ringan lainnya.


Dengan demikian, masyarakat tidak harus langsung mendatangi rumah sakit untuk setiap keluhan kesehatan yang masih dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.


Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi komitmen Pemkab Bekasi dalam memperluas cakupan perlindungan kesehatan melalui UHC Prioritas.


Ia menilai, kebijakan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat tanpa membatasi berdasarkan kelompok desil ekonomi.


Akmal juga menjelaskan bahwa manfaat kepesertaan JKN dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi ketika berada di luar daerah, termasuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di wilayah lain, selama mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai prosedur yang berlaku.


Perlindungan tersebut juga berlaku bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka dapat menyesuaikan segmen kepesertaan JKN berdasarkan ketentuan BPJS Kesehatan agar tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.


Berdasarkan data per 1 November 2026, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tercatat sekitar 3,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,4 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN, dengan cakupan kepesertaan mencapai 99,67 persen.


Sementara itu, jumlah peserta aktif tercatat sekitar 2,8 juta jiwa atau 82,51 persen dari total penduduk.


Akmal menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, dukungan anggaran, perangkat daerah, serta berbagai pihak, termasuk fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.


Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat sehingga keberlanjutan program jaminan kesehatan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi.


Peluncuran UHC Prioritas 2026 menjadi bagian dari upaya Pemkab Bekasi memperkuat sistem perlindungan kesehatan daerah, sekaligus mendorong pemerataan akses pelayanan medis agar masyarakat dapat memperoleh penanganan kesehatan secara lebih mudah dan terjangkau.


CYBER GLOBAL BHAYANGKARA ID

Berani, Tegas, dan Terpercaya.