Sekda Endin Samsudin mengikuti Monev keterbukaan  informasi publik Ksbupsten Bekasi di Bandung

CYBWEGLOBALBHAYANGKARA.ID || BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik melalui peningkatan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, saat mengikuti presentasi dan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfosantik Provinsi Jawa Barat, Jabar Command Center, Jumat (6/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Endin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.

Menurutnya, pelayanan informasi kepada masyarakat harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terintegrasi oleh seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

"Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan pilihan kebijakan yang kami pegang teguh sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Endin.

Ia menekankan, PPID Pelaksana di setiap perangkat daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan ketersediaan informasi publik, memperbarui Daftar Informasi Publik secara berkala, menyediakan dokumen yang dibutuhkan, serta memberikan respons terhadap permohonan informasi secara cepat, tepat, dan ramah.

Pelayanan tersebut juga harus memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Endin menambahkan, penguatan keterbukaan informasi perlu dibarengi pembenahan internal secara berkelanjutan. Langkah tersebut mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID, penyamaan standar pelayanan informasi, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah lebih responsif dalam menindaklanjuti permohonan informasi masyarakat. Terlebih, masih adanya sengketa informasi publik harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, menjelaskan bahwa dalam tahapan Monev tersebut pihaknya memaparkan capaian pengelolaan informasi publik sepanjang 2026, termasuk berbagai kendala yang masih dihadapi.

Menurut Yan Yan, evaluasi tersebut menjadi momentum untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus memperbaiki tata kelola pelayanan informasi publik di lingkungan Pemkab Bekasi.

"Melalui Monev ini kita mencoba memaparkan capaian-capaian di tahun 2026 dan kendala-kendala yang dihadapi. Kita terbuka, karena Monev ini menjadi ajang untuk perbaikan dalam tata kelola pengelolaan informasi publik," katanya.

Ia menyebutkan, Kabupaten Bekasi telah meraih predikat Kabupaten Informatif selama dua tahun terakhir. Capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan dalam hasil evaluasi tahun 2026.

Namun demikian, predikat tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Peningkatan kualitas pelayanan dan pembenahan pengelolaan informasi harus tetap menjadi prioritas.

Yan Yan juga menilai kehadiran Sekda Endin Samsudin dalam presentasi dan wawancara Monev menunjukkan dukungan pimpinan daerah terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Terlebih, Sekda memiliki posisi sebagai atasan PPID Kabupaten Bekasi.

Ia menegaskan bahwa dukungan pimpinan, termasuk Bupati dan Sekda, menjadi faktor penting dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah.

Di sisi lain, Yan Yan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam mengubah pola pikir aparatur agar keterbukaan informasi menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Menurutnya, belum tersedianya pengelola informasi publik definitif di sejumlah lingkungan kerja, termasuk tingkat desa dan sekolah, masih membutuhkan penguatan kapasitas dan pembinaan

Pada prinsipnya, informasi dan data publik harus dapat diakses masyarakat, kecuali informasi yang secara ketentuan perundang-undangan masuk dalam kategori dikecualikan.

Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Bekasi diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan predikat Kabupaten Informatif, tetapi juga menghadirkan pelayanan informasi publik yang semakin terbuka, profesional, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Media Cyber Global Bhayangkara ID

Berani, Tegas, dan Terpercaya